UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1997

TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata

kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan

tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga

masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang

dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di

seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari

sumber kemampuan sendiri;

c. bahwa dalam rangka kemandirian dimaksud, peran masyarakat dalam

pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan

mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah

sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta

merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota

masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban

perpajakannya;

d. bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering

terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana

mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai

kekuatan hukum yang memaksa;

e. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak

Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) tidak dapat sepenuhnya

mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku

sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan

kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan undang-undang

penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta

dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya;

- 2 -

f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, dan huruf e, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang

Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) dipandang

perlu diganti;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT

PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,

termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung

jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundangundangan

perpajakan;

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

- 3 -

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan

usaha lainnya;

5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan

Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat

Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat

Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan

pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau

seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan

dan penyanderaan;

7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;

8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan;

9. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang

pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak;

10. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak;

11. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan

Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak;

12. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan

utang pajak;

14. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan

peminat atau calon pembeli;

- 4 -

15. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan

secara lelang;

16. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh

Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku;

17. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap

Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

18. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan

Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu;

19. Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan

kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

yang bersangkutan;

20. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

21. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita;

22. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati atau

Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;

23. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;

24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- 5 -

BAB II

PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 2

(1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.

(2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak

daerah.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

b. menerbitkan:

1) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

2) Surat Paksa;

3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

4) Surat Perintah Penyanderaan;

5) Surat Pencabutan Sita;

6) Pengumuman Lelang;

7) Pembatalan Lelang; dan

8) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 3

(1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat.

(2) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita

Pajak ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji

menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi sebagai

berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk

memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan

menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau

menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau

tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan

mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi

- 6 -

negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta

peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan

saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang

dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik

dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 5

(1) Jurusita Pajak bertugas:

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan

kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada

Penanggung Pajak.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan

memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat

lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan

penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak,

atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek

sita.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan

Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah

setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam rangka

melaksanakan penagihan pajak.

(5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang

mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

- 7 -

Pasal 6

(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama

lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan

kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia,

ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan

badan usahanya atau berniat untuk itu;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya

memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum

penerbitan Surat Paksa.

BAB III

SURAT PAKSA

Pasal 7

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial

dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak; dan

c. perintah untuk membayar.

- 8 -

Pasal 8

Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh

tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus; atau

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa

pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat

Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan

penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari

dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang

menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada :

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain

yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja

di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang

bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus

harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia

dan harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta

warisan telah dibagi.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 9 -

a. pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat

kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka

maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha

badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat

menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan

kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal

Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan

pemberesan, atau likuidator.

(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa

khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa

dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui

Pemerintah Daerah setempat.

(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat

tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian

Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada

papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya,

mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh

Menteri atau Kepala Daerah.

(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat,

Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah

kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan

lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

(10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib

membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya

kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(11) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa,

Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya

dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat

Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- 10 -

Pasal 11

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum

lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa

diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV

PENYITAAN

Pasal 12

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya

2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal

oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara

Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung

Pajak dan saksi-saksi.

(4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat

dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.

(5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita

ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat,

meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara

Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang

bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang

bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di

tempat-tempat umum.

(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

- 11 -

Pasal 13

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan

pelaksanaan penyitaan.

Pasal 14

(1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang

berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat

lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang

dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu

berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga

lainnya, dan piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi

kotor tertentu.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai

dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari

penyitaan adalah:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh

Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta

peralatan memasak yang berada di rumah;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung

Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan

dan keilmuan;

e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk

melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah

seluruhnya tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak

dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

(2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.

- 12 -

(3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila

menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau

di tempat lain.

Pasal 17

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,

giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan

dengan pemblokiran terlebih dahulu.

(2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya

terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada

instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.

(3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang

kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan

Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan

Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

Pasal 18

(1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai

barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat

Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa

barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan

diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

(2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang

menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum

barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah

dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada

Pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

- 13 -

Pasal 19

(1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh

Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

(2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri

atau instansi lain yang berwenang.

(3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang

berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai

jaminan pelunasan utang pajak.

(4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita

dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan

pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak

mendahulu negara untuk tagihan pajak.

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu

lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman

untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

dan

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan

penyelesaian suatu warisan.

(7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan

oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan

sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 20

(1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang

menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang

wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud,

kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

(2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan

Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat

meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi

- 14 -

tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan.

(3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah

penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan

Sita.

Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah

disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 22

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi

biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan

pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau

ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

Pasal 23

(1) Penanggung Pajak dilarang:

a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan,

atau merusak barang yang telah disita;

b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk

pelunasan utang tertentu;

c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara

Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

(2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 15 -

Pasal 25

(1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah

dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan

secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan,

saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang

dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan

secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening

Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank

yang bersangkutan;

c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di

bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;

d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan

di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak

menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan

pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

(4) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf

c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya,

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari

penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 14

(empat belas) hari setelah penyitaan.

(2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan

permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.

- 16 -

(3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk

menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan

menandatangani asli Risalah Lelang.

(4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan

yang dilelang.

(5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang

sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan

semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.

(6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

(3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan,

atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau objek lelang

musnah.

Pasal 28

(1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya

penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang

pajak.

(2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi

biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan

walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

(3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat

kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- 17 -

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada

pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti

otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pasal 29

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang

mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam

melunasi utang pajak.

Pasal 30

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas

permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.

(2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;

b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan

c. jangka waktu pencegahan.

(3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama

lamanya 6 (enam) bulan.

(4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri

Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang

bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.

(5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai

Penanggung Pajak Wajib Pajak badan atau ahli waris.

Pasal 31

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang

pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

- 18 -

Pasal 32

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 33

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak

yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya

dalam melunasi utang pajak.

(2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan

oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I.

(3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang

untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

a. identitas Penanggung Pajak;

b. alasan penyanderaan;

c. izin penyanderaan;

d. lamanya penyanderaan; dan

e. tempat penyanderaan.

(5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak

sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang

mengikuti Pemilihan Umum.

(6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah

Penyanderaan itu telah terpenuhi;

c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; atau

d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I.

- 19 -

(2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara

tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam

Surat Perintah Penyanderaan.

(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap

pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.

(4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti

rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya.

(5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.

(6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan oleh Menteri.

(7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan

penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 35

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya

utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi

nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VI

GUGATAN

Pasal 37

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau

lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, sita, atau

pengumuman lelang dilaksanakan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 34 ayat

(3) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

- 20 -

Pasal 38

(1) Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya

dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri yang menerima surat gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.

(3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap

barang yang digugat kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat

diajukan setelah lelang dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau

penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Perintah Penagihan Seketika

dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat

Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau

kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 40

(1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan

keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi

berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib

Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian

barang yang telah dilelang.

(2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 21 -

Pasal 41

Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1850) yang belum dapat diselesaikan pada saat berlakunya

Undang-undang ini ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa sudah diterbitkan tetapi belum diberitahukan

kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, Surat Paksa dimaksud

dinyatakan batal demi hukum;

b. dalam hal Surat Paksa sudah diberitahukan kepada Penanggung Pajak

yang bersangkutan, pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan

berdasarkan Undang-undang ini;

c. dalam hal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sudah diterbitkan

tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

dimaksud dinyatakan batal demi hukum;

d. dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan, tetap

diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959

tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1850).

(2) Gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan

pajak sebelum tanggal 1 Januari 1998 diajukan kepada badan peradilan

yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun

1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

1850) dinyatakan tidak berlaku.

- 22 -

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di

bidang penagihan pajak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan peraturan

pelaksanaan yang baru.

Pasal 44

Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 42

- 23 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1997

TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

UMUM

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu

hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah,

berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dimaksud,

diperlukan dana dari masyarakat, antara lain, berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, peran

serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan

ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya

tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap

tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai

kekuatan hukum yang memaksa. Selama ini, tindakan penagihan pajak dimaksud dilakukan

berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan

Surat Paksa.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa

kurang dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku

sekarang sebab selain undang-undang perpajakan telah mengalami perubahan, juga karena

adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Oleh

karena itu, diperlukan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dapat

mengatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya, permasalahan mengenai

tunggakan pajak serta dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan

masyarakat Wajib Pajak. Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan akan

dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat

Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan

hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil,

serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian

hukum.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara

tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat

Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam Undang undang

ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding

sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang

Penanggung Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan

- 24 -

peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah, Undang-undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai

jenis pajak dimaksud. Sementara jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat meliputi

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak atas Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam rangka menegakkan keadilan, Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan

hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan

gugatan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan

gugatan, ketentuan dalam Undang-undang ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak

terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau

lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sementara itu, gugatan pihak ketiga

terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negeri. Sejalan dengan

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 bahwa

sanggahan dan atau gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita atau

lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak yang selanjutnya berdasarkan

undang-undang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Perlindungan hukum terhadap hak

dimaksud diberikan porsi tersendiri yang dituangkan berupa ketentuan dalam beberapa pasal di

dalam Undang-undang ini.

Pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak merupakan salah satu tujuan penting dari

pemberlakuan Undang-undang ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam

keadaan tertentu terhadap Penanggung Pajak tertentu secara sangat selektif dan hati-hati

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan dengan

seizin Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat dilakukan

penyanderaan. Namun, perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi Penanggung Pajak

terhadap pelaksanaan pencegahan dan atau penyanderaan dimaksud tetap diberikan oleh

Undang-undang ini.

Beberapa pokok pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang pengertian Penanggung Pajak diperluas untuk menyesuaikan dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu untuk Wajib Pajak badan, Penanggung Pajak adalah

pengurus yang pengertiannya telah diperluas termasuk juga orang yang nyata-nyata

mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam

menjalankan perusahaan;

b. Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;

- 25 -

c. Memperjelas dan mempertegas pemberitahuan Surat Paksa secara lebih rinci tentang kepada

siapa, di mana, kapan, dan bagaimana Surat Paksa diberitahukan dan kemungkinan

pembetulan serta penggantian Surat Paksa;

d. Ketentuan tentang penyitaan barang yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang pajak

diatur secara lebih rinci dan jelas serta tegas yang meliputi jenis, status, nilai serta tempat

penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan

perlindungan hak bagi pihak ketiga;

e. Untuk melindungi kepentingan masyarakat Wajib Pajak diberikan pengecualian terhadap

barang yang dapat disita;

f. Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain

yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu dengan

tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku;

g. Untuk kepentingan negara, diatur secara lebih tegas tentang hak mendahulu yang dimiliki

oleh negara terhadap pembagian hasil lelang barang milik Penanggung Pajak;

h. Dalam rangka mendorong masyarakat agar mengutamakan kewajiban kenegaraan, ketentuan

tentang pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan lelang lebih dipertegas walaupun Wajib

Pajak mengajukan keberatan atau banding;

i. Untuk melindungi kepentingan pembeli barang secara lelang, Risalah Lelang digunakan

sebagai dasar pengalihan hak;

j. Dalam hal-hal tertentu pencegahan dan atau penyanderaan dapat dilaksanakan terhadap

Penanggung Pajak tertentu agar melunasi utang pajak. Pencegahan hanya dapat dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Izin penyanderaan yang dahulu diberikan oleh

Kepala Daerah Tingkat I, menurut Undang-undang ini diberikan oleh Menteri Keuangan atau

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pencegahan dan atau penyanderaan dilaksanakan secara

sangat selektif dan hati-hati;

k. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur, gugatan

Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat

diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan gugatan tidak dapat diajukan

setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari;

l. Dalam hal lelang telah dilaksanakan dan Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau

putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan

kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut

pengembalian barang yang telah dilelang, tetapi Pejabat mengembalikan kelebihan

pembayaran pajak dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

- 26 -

Dalam pembentukannya, Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,

diperhatikan, diacu, dan dikaitkan dengan undang-undang lainnya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang

Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3568);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun

1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3632);

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

- 27 -

13. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3688);

14. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 189 (Peraturan Lelang Tahun 1908).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah yang bersifat teknis dan baku yang

dipergunakan dalam Undang-undang ini. Rumusan pengertian istilah ini diperlukan untuk

mencegah adanya salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan

sehingga dapat memberi kemudahan dan kelancaran, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi

aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk Pejabat untuk penagihan

pajak pusat. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

Ayat (2)

Kewenangan menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada Kepala

Daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak daerah seperti Kepala

Dinas Pendapatan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak

Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Pejabat di

bidang penagihan pajak untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,

menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita,

Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, atau menerbitkan surat lain, misalnya, surat

permintaan bantuan kepada Kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

Pasal 3

- 28 -

Ayat (1) dan Ayat (2)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan

yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus

memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan

serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak.

Dengan pertimbangan bahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap kantor Pejabat, baik

Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupun Pejabat untuk penagihan pajak daerah, maka

kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak diberikan kepada Pejabat

dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah penyampaian Surat

Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan

salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah dari Pejabat

sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya

dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini

dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah

Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan

pajak.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk

menemukan objek sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal

Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat,

misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Kewenangan ini

pada hakikatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 29 -

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya,

dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan,

Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikan juga dalam hal

penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta

bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti

kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal

penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ayat (5)

Pada dasarnya Jurusita Pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja Pejabat yang

mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat,

misalnya, di Jakarta, maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa

Jurusita Pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang

mengangkatnya.

Contoh: Jurusita Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng dapat melaksanakan

penyitaan barang Penanggung Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

Jakarta Pasar Minggu.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara

langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita

oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, Jurusita Pajak segera melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar

barang milik Penanggung Pajak dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- 30 -

Pasal 7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari oleh Surat Paksa,

ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Surat

Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan

pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pada dasarnya Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis hanya

diterbitkan satu kali.

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama

dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat

Paksa diterbitkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan

likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan

persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan

Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan

pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran,

Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Pasal 9

Ayat (1) dan Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar

kekuasaan Pejabat, misalnya, kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang

menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca, atau tidak dapat ditemukan lagi,

Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai

kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

- 31 -

Pasal 10

Ayat (1) dan Ayat (2)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara

membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai

pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan, dan selanjutnya salinan Surat Paksa

diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor

Pejabat.

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi,

Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa

dimaksud memuat, antara lain, jumlah tunggakan utang pajak yang telah dibagi sebanding

dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli

waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengurus, misalnya:

- untuk perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas adalah dewan direksi dan dewan komisaris;

- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, CV adalah direktur atau orang

yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab

atas perusahaan dimaksud;

- untuk yayasan adalah ketua dan orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta

bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai

wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan, sedangkan

yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pemegang saham mayoritas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pegawai tingkat pimpinan adalah pegawai yang mengepalai

salah satu bagian, misalnya, bagian pembukuan, keuangan, personalia, hubungan

masyarakat, atau bagian umum.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang

menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

- 32 -

Ayat (7)

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorang pun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4), salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat

Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala

Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya salinan Surat Paksa dimaksud akan

segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada dasarnya apabila Surat Paksa akan dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat,

Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Namun, apabila di suatu

kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, Menteri atau Kepala Daerah berwenang

menetapkan bahwa Pejabat dimaksud dapat melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah

kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan akan melaksanakan Surat

Paksa di tempat usaha Penanggung Pajak di Pasar Genteng, Surabaya. Dalam hal ini,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan dapat langsung melaksanakan

Surat Paksa di tempat usaha Penanggung Pajak tanpa harus meminta bantuan dari Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan,

misalnya, karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa

dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan

Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau

atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap

telah diberitahukan.

Pasal 11

Jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi

kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam

Surat Paksa yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

- 33 -

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan

masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung

Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurangkurangnya

memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung

Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Ayat (4)

Seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Kepala

Kelurahan atau Kepala Desa.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara

Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidakhadiran Penanggung Pajak. Diperlukannya

saksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan

demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan

mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara

Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat

ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau sebidang

tanah.

Ayat (8)

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai

pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri

oleh Penanggung Pajak.

Pasal 13

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1994 yang, antara lain, mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda

kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Oleh karena itu, penyitaan

tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan.

- 34 -

Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung

Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung

Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung

Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun

dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak

bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu,

misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek

sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak

memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna

bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau

dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai

jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau

diagunkan.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan

jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat

melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan

untuk meminta bantuan jasa penilai.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan objek sita berupa

hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan usaha Penanggung Pajak, terhadap

barang tertentu yang digunakan sehari-hari oleh Penanggung Pajak dan alat-alat yang

digunakan penyandang cacat dikecualikan dari penyitaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- 35 -

Pasal 16

Meskipun barang yang telah disita penguasaannya beralih dari Penanggung Pajak kepada

Pejabat, penyimpanannya dititipkan kepada Penanggung Pajak, misalnya, tanah dan atau

bangunan. Namun, ada barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari

Jurusita Pajak, penyimpanannya dapat dititipkan pada bank, atau kantor pegadaian, atau

disimpan di kantor Pejabat seperti perhiasan atau peralatan elektronik.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyitaan atas kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berupa deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu dilaksanakan dengan cara pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanaannya

mengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

Ayat (2)

Penyitaan barang yang kepemilikannya terdaftar seperti kendaraan bermotor diberitahukan

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; tanah diberitahukan kepada Badan

Pertanahan Nasional; penyitaan kapal laut dengan isi kotor tertentu diberitahukan

kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar

barang sitaan dimaksud tidak dapat dipindahtangankan sebelum utang pajak beserta biaya

penagihan pajak dan biaya lainnya dilunasi oleh Penanggung Pajak. Pemberitahuan

dilakukan dengan penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (3)

Atas penyitaan barang tidak bergerak, misalnya, tanah yang kepemilikannya belum

terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan

kepada Pemerintah Daerah setempat untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat

Keterangan Riwayat Tanah dan untuk mencegah pemindahtanganan tanah dimaksud.

Penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita ke Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk

didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dan Pemerintah

Daerah setempat selanjutnya mengumumkan penyitaan dimaksud.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyitaan dapat dilaksanakan sebelum barang

dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Kejaksaan atau Kepolisian lalai memberitahukan kepada Pejabat yang

menerbitkan Surat Paksa, sehubungan dengan akan dikembalikannya barang yang disita

- 36 -

kepada Penanggung Pajak, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang

yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh

disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud dengan instansi lain yang

berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya,

Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau

instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain

yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai

jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang

berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan

pelunasan utang pajak.

Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yang

berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil

penjualan barang sitaan dengan memperhatikan hak mendahulu untuk tagihan pajak,

apabila putusan dimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan

Negeri segera mengirimkan putusannya ke Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai

dasar pembagian hasil lelang.

- 37 -

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud

harus meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud. Namun, apabila di suatu kota

terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, Menteri atau Kepala Daerah berwenang

menetapkan bahwa Pejabat dimaksud dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap

objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat

setempat.

Contoh: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru akan melaksanakan

penyitaan terhadap objek sita yang berada di Tanjung Priok yang bukan merupakan

wilayah kerjanya. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru

dapat langsung melaksanakan penyitaan terhadap objek sita dimaksud tanpa meminta

bantuan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat meminta

bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang yang

berada jauh dari tempat kedudukan Pejabat dimaksud sekalipun masih berada dalam

wilayah kerjanya. Misalnya, apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara

dan Daerah di Jakarta yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia akan melakukan

penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di Kupang, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah dapat meminta bantuan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kupang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan

pajak dan utang pajak, Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan tambahan terhadap

barang milik Penanggung Pajak yang belum disita. Dengan demikian, penyitaan dapat

dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang

pajak.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri atau Kepala Daerah untuk melakukan

pencabutan sita karena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan Pejabat yang bersangkutan,

misalnya, objek sita terbakar, hilang, atau musnah.

- 38 -

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari peradilan umum.

Putusan peradilan umum, misalnya, putusan atas gugatan pihak ketiga terhadap

kepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,

misalnya, putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada

Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan atau

memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual,

menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain.

Selain itu, Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan

hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud

berlaku baik untuk seluruh maupun untuk sebagian barang yang disita.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya

penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat

dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

- 39 -

itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak pada ayat (3) :

huruf b, adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya,

huruf c, adalah bursa efek,

huruf d, adalah Pejabat,

huruf e, adalah Notaris, debitur, dan

huruf f, adalah Notaris.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak

melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus

didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurangkurangnya

14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan

sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang. Apabila Penanggung

Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, sedangkan lelang harus dilaksanakan, kepada

Penanggung Pajak masih diberi kesempatan untuk menentukan urutan barang yang akan

dilelang. Dalam hal Penanggung Pajak tidak menggunakan kesempatan dimaksud atau

apabila pelaksanaan lelang berdasarkan urutan yang ditentukan Penanggung Pajak

menjadi terhambat, Pejabat menentukan kembali urutan barang yang dilelang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan lelang diperlukan untuk

menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang

diajukan oleh calon pembeli lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.

- 40 -

Selain itu, kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya juga diperlukan untuk

menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi biaya penagihan

pajak dan utang pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang

kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh

keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada

Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang

yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita

telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang

telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh

Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang

mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas

pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena

terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan

biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 28

Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)

Tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan

tetap memberi perlindungan kepada Penanggung Pajak agar lelang tidak dilaksanakan

secara berlebihan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Penanggung

Pajak agar Pejabat tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penjualan secara

lelang termasuk, misalnya, dalam penentuan harga limit. Sisa barang sitaan beserta

- 41 -

kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera

setelah dibuatnya Risalah lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.

Risalah Lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual.

Ayat (5)

Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang dan juga

sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harus diberikan

Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakan bukti otentik

sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 29

Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan

pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan

pajak diberikan syarat-syarat, baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang

pajak dalam jumlah tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya

dalam melunasi utang pajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif

dan hati-hati.

Pasal 30

Ayat (1)

Pelaksanaan pencegahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian yang, antara lain, menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung

jawab atas pencegahan adalah Menteri sepanjang menyangkut urusan piutang negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

- 42 -

Pasal 31

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus apabila sudah

dibayar lunas atau karena kedaluwarsa. Dengan demikian, pencegahan Penanggung Pajak

tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap Penanggung

Pajak telah dilakukan pencegahan, tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dapat

dilaksanakan.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa

pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan

menempatkannya pada tempat tertentu.

Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan

dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang

bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun

syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam

melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan Surat

Paksa. Dengan demikian, Pejabat mendapatkan data atau informasi yang akurat yang

diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin

penyanderaan. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati, dan

merupakan upaya terakhir.

Ayat (2)

Persyaratan izin penyanderaan dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

dimaksudkan agar penyanderaan dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Oleh

karena itu, Pejabat tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum

mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

- 43 -

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak hapus apabila sudah

dibayar lunas atau karena kedaluwarsa. Dengan demikian, penyanderaan Penanggung Pajak

tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap Penanggung

Pajak telah dilakukan penyanderaan, tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap

dilaksanakan.

Pasal 36

Sebelum tempat penyanderaan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, Penanggung Pajak

yang disandera dititipkan sementara di rumah tahanan negara.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk

mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam hal Penanggung

Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat

Paksa, sita atau lelang. Termasuk dalam pengertian gugatan dalam Undang-undang ini

adalah sanggahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan

telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat

Paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada Penanggung Pajak, untuk sita dihitung sejak

pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang dihitung sejak pengumuman

lelang. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas)

hari sejak pengumuman lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak

tidak mengajukan gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan

gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

- 44 -

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan gugatan terhadap kepemilikan barang yang

disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah

menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang

berlangsung, maka gugatan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang

telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan

melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan

kesempatan yang cukup untuk mengajukan gugatan sebelum lelang dilaksanakan.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama,

alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang pajak, atau keterangan lainnya yang

tercantum dalam Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang

yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam hal

Penanggung Pajak mengajukan permohonan penggantian surat-surat dimaksud, baik

karena hilang maupun rusak, atau karena alasan lain, penggantiannya diberikan dalam

bentuk salinan atau turunan yang ditandatangani oleh Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

- 45 -

Ayat (2)

Dalam hal barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak telah dilelang dan kemudian

diperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak

menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak,

kelebihan pembayaran dimaksud hanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan

penagihan pajak yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata

Usaha Negara sebelum Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terbentuk, tetap diselesaikan

oleh badan peradilan yang bersangkutan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan pelaksanaan yang masih berlaku, antara lain, ketentuan tentang tata cara

angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan

penagihan pajak dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa,

ketentuan mengenai besarnya biaya penagihan pajak, dan ketentuan tentang tata cara

penghapusan piutang pajak dan besarnya piutang pajak.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3686

Posted in: