BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Dengan azas desentarlisasi yang di anut Negara Indonesia, yaitu pemerintahannya memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam penyelengaraan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang di laksanakan dengan prinsip – prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah, dengan demikian daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bedaya guna dan berhasil guna.
